Bolehkah Poligami Tanpa Persetujuan Isteri Pertama?

Poligami-tanpa-ijin-isteri.jpg

Tertulis dalam hukum kenegaraan mengenai perkawinan yang perlu dijadikan pedoman, yaitu pada Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU Perkawinan. Selain itu terkhusus bagi masyarakat muslim ada hukum khusus yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua hukum tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa, apabila suami ingin beristeri lebih dari satu maka ia harus mendapat persetujuan dari isteri.

Menurut UU Perkawinan

Suami dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menikah lagi, dan pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami dengan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan yang bunyinya:

  1. isteri tidak dapat menjalankan kewaibannya;
  2. isteri mendapat penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan;
  3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Perlu digaris bawahi, ada syarat – syarat yang harus dipenuhi bila suami ingin menikah lagi. Menurut Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa suami dapat mengajukan beristeri lebih dari satu dengan syarat sebagai berikut,

  1. adanya persetujuan dari isteri;
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka;
  3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Persetujuan ini dapat ditunjukkan dalam bentuk tertulis ataupun lisan, namun lebih jelasnya persetujuan ini akan diucapkan isteri secara lisan di Pengadilan Agama. Namun terdapat pengecualian mengenai keharusan adanya persetujuan isteri tersebut, jika:

  • isteri tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian. Misalnya isteri sakit yang tidak memungkinkanya memberikan persetujuan.
  • Tidak adanya kabar dari isteri minimal dua tahun, atau karena sebab – sebab lainnya yang perlu dikaji ulang oleh Hakim Pengadilan.

Melihat beberapa alasan di atas, rasanya sangat sulit suami mendapatkan persetujuan poligami dari pengadilan jika isteri sebelumnya tidak memberikan ijin. Hanya saja terkadang suami menggunakan kekuasaanya, menempatkan perempuan pada kondisi yang lemah.

Kerap kali terjadi, laki-laki memberikan ancaman kepada isteri sebelumnya. Misalnya jika tidak mau memberikan ijin, maka akan diceraikan. Tentu ini sebua kondisi yang dilematis.

Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sementara itu di dalam KHI, Pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang ingin menikah lagi. Hal tersebut tercantum pada Pasal 57 KHI yang isinya,

  1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
  3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, KHI memberikan syarat lainnya agar suami mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Diatur dalam Pasal 58 KHI yang menjelaskan tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi, yang isinya merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan. Isi Pasal tersebut adalah

  1. adanya persetujuan dari isteri;
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menafkahi dan menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Begitulah syarat – syarat dan ketentuan suami agar mendapatkan izin menikah lagi dari Pengadilan. Jika tidak ada ijin dari isteri sebelumnya, sedang isteri sebelumnya memungkinkan untuk dimintai persetujuan. Maka suami tidak bisa berpoligami. Semua pertimbangan ini, pengadilan lah yang menentukan.

Litalia

Litalia

Penulis lepas yang suka dengan topik pernikahan, travelling, hukum dan desain interior. Kontak saya di litaliaku@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top