Syarat Poligami Sah Dimata Hukum Tidaklah Mudah

Syarat-Poligami.jpg

Banyak sekali pelaku poligami yang tak sesuai prosedur. Banyak syarat poligami yang diabaikan. Kebanyakan dari mereka melakukan poligami dengan cara mencari kelemahan hukum. Lantas sebenarnya seperti apa caranya agar status istri kedua sah menurut agama dan hukum?

Pada Dasarnya Asas Perkawinan adalah Monogami

Telah tercantum secara hukum, dalam Pasal 1 Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dari pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan didasarkan dengan asas monogami.

Telah ditegaskan kembali mengenai asas monogamy pada Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi bahwa pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya yang disarankan oleh undang – undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi terdapat pengecualian sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Syarat Poligami Sesuai Hukum

Maka dari itu, tercantum pula pada Pasal 4 ayat (1) mengatakan apabila suami ingin beristri lebih dari satu, maka suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selain itu, dalam pasal 4 Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang ingin beristeri lebih dari satu jika,

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewaibannya;
  2. Isteri mendapat penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan;
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat – syarat tersebut, menurut Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa suami dapat mengajukan beristeri lebih dari satu dengan ketentuan sebagai berikut

  1. Adanya persetujuan dari isteri;
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka;
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Tercantum pada pasal 5 ayat (2), tanpa adanya persetujuan dari isteri, suami masih dapat mengajukannya. Syaratnya isteri pertama tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab – sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Syarat Tambahan Untuk Yang Beragama Islam

Sementara bagi yang beragama Islam, syarat poligami sah menurut hukum juga harus tunduk pada hukum islam yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI mengenai poligami tidak jauh berbeda dengan yang tercantum pada UU Perkawinan.

Terdapat hal yang berbeda yaitu pada KHI ada penjelasan mengenai pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari empat orang. Selain itu, syarat utama pria agar dapat memiliki isteri lebih dari satu yaitu harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).

Dalam KHI, suami harus mendapatkan izin dari Peradilan Agama. Jika tidak ada izin dari Peradilan Agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak sah (Pasal 56 KHI).

Isi dari Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan sama dengan yang ada pada Pasal 57 KHI. Namun ada beberapa perbedaan persyaratan lain yang tercantum pada Pasal 58 KHI. Dalam pasal tersebut, syarat lain pria dapat mempunya isteri lebih dari satu adalah

  1. adanya persetujuan isteri;
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak – anak mereka.

Dalam Pasal 59 KHI, dijelaskan bila isteri tidak menerima suami memiliki isteri lagi dan tidak memberikan persetujuan sebagai syarat poligami sah, maka akan ditetapkan oleh pengadilan agama mengenai pemberian izin apabila isteri telah diperiksa keterangannya di Pengadilan Agama, dalam hal ini isteri atau suami dapat mengajukan banding.

Litalia

Litalia

Penulis lepas yang suka dengan topik pernikahan, travelling, hukum dan desain interior. Kontak saya di litaliaku@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

scroll to top